New York, 23 September 2026 – Perdana Menteri Kanada Mark Carney memperingatkan bahwa rencana pengembangan permukiman Israel di kawasan E1, sebelah timur Yerusalem Timur, menjadi ancaman langsung terhadap perdamaian dan prospek solusi dua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Carney di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Selasa, 22 September 2026. Kanada menilai perluasan permukiman di Tepi Barat dapat semakin mempersulit pembentukan negara Palestina yang berkesinambungan secara geografis. Carney mengatakan konsensus internasional mengenai solusi dua negara harus disertai langkah konkret apabila ingin tetap relevan. Pemerintah Kanada juga menyiapkan langkah baru terkait perdagangan dengan permukiman Israel.

Kawasan E1 terletak di antara Yerusalem Timur dan permukiman Ma’ale Adumim di Tepi Barat. Negara-negara yang menentang proyek tersebut menilai pembangunan di wilayah itu berpotensi memutus kesinambungan teritorial Palestina antara bagian utara dan selatan Tepi Barat. Kanada bersama sejumlah mitranya sebelumnya menyatakan proyek E1 akan membuat prospek solusi dua negara semakin sulit diwujudkan. Mereka juga meminta pemerintah Israel menarik kembali rencana pembangunan tersebut. Posisi itu kembali ditegaskan Carney ketika membahas perkembangan konflik Israel-Palestina di New York.

Pemerintah Israel telah melanjutkan proses pembangunan E1 melalui penerbitan tender konstruksi. Menurut laporan terbaru, otoritas Israel berencana membuka tender pada 25 Oktober untuk pembangunan 2.167 unit permukiman, selain 1.234 unit dalam tender terpisah yang diterbitkan sebelumnya. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 3.401 unit. Rencana tersebut kembali memicu penolakan dari sejumlah pemerintah Barat yang mendukung solusi dua negara. Kanada termasuk negara yang secara terbuka meminta ekspansi permukiman dihentikan.

Carney menyatakan Kanada bersama mitranya akan membawa langkah pembatasan perdagangan terhadap barang yang diproduksi di permukiman Israel di wilayah pendudukan. Kanada, Prancis, dan Inggris sebelumnya menyatakan akan mengambil langkah untuk melarang impor barang dari permukiman serta menerapkan tindakan terarah terhadap pihak yang memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Kebijakan itu diposisikan ketiga negara sebagai upaya mempertahankan prospek solusi dua negara. Pada saat yang sama, ketiganya menegaskan dukungan terhadap keamanan Israel dan keberadaan Israel berdampingan dengan negara Palestina yang aman.

Langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi yang lebih luas bersama sejumlah negara Eropa. Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris pada 8 September mengumumkan niat untuk menerapkan pembatasan nasional atau mendukung pembatasan Eropa terhadap perdagangan barang dari permukiman. Pernyataan bersama mereka juga menyoroti meningkatnya kekerasan pemukim dan perluasan permukiman di Tepi Barat. Negara-negara tersebut menilai perkembangan itu merusak kemungkinan tercapainya solusi dua negara. Implementasi kebijakan perdagangan tetap mengikuti prosedur nasional masing-masing negara.

Di New York, Carney juga mengumumkan bantuan internasional baru sebesar 100 juta dolar Kanada untuk Palestina. Sebanyak 80 juta dolar Kanada akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan, sementara 20 juta dolar Kanada dialokasikan bagi pembangunan kapasitas perdamaian dan keamanan. Bagian kedua tersebut antara lain mencakup dukungan Kanada terhadap pelatihan kepolisian Palestina di Tepi Barat. Carney mengatakan penderitaan kemanusiaan di Gaza masih sangat besar sehingga dukungan internasional tetap dibutuhkan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari kebijakan Kanada untuk mempertahankan kemungkinan penyelesaian konflik melalui dua negara.

Carney juga dijadwalkan menjadi salah satu tuan rumah pertemuan tingkat tinggi bersama pemimpin Inggris dan Prancis serta Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Pertemuan tersebut membahas solusi dua negara dan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720 terkait Gaza. Kanada menilai kondisi di lapangan terus mempersempit ruang bagi penyelesaian politik apabila tidak disertai tindakan internasional. Carney mengatakan dukungan selama puluhan tahun terhadap solusi dua negara akan kehilangan makna apabila perkembangan yang menghambatnya terus dibiarkan. Karena itu, Ottawa menggabungkan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan langkah perdagangan dalam pendekatannya terhadap konflik.

Sikap Kanada mengenai E1 sebenarnya telah disampaikan beberapa kali sebelum pertemuan PBB. Pada Agustus 2026, Kanada bersama sejumlah negara menyebut keputusan Israel menerbitkan tender konstruksi E1 tidak dapat diterima. Pernyataan bersama tersebut menyatakan proyek itu dapat membelah Tepi Barat dan merusak kesinambungan wilayah Palestina. Kanada dan mitranya juga memperingatkan perusahaan agar mempertimbangkan konsekuensi hukum dan reputasi apabila mengikuti tender pembangunan permukiman. Pemerintah-pemerintah tersebut meminta Israel menarik rencana E1 dan menghentikan perluasan permukiman di Tepi Barat.

Pemerintah Israel memiliki pandangan berbeda mengenai tekanan internasional terhadap kebijakan permukimannya. Ketika Inggris, Prancis, dan Kanada mengumumkan langkah perdagangan terhadap barang dari permukiman pada awal September, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengecam kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai campur tangan yang tidak dapat diterima. Israel kemudian mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur sebagai bagian dari respons terhadap kebijakan London. Perbedaan posisi tersebut memperlihatkan semakin tajamnya ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Barat mengenai Tepi Barat. Kebijakan terkait E1 menjadi salah satu titik utama perselisihan tersebut.

Carney tetap menempatkan solusi dua negara sebagai kerangka utama kebijakan Kanada dalam konflik Israel-Palestina. Dalam pertemuannya dengan Raja Abdullah II dari Yordania pada 22 September, ia kembali menegaskan dukungan Kanada terhadap penyelesaian yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara aman. Kedua pemimpin juga membahas krisis kemanusiaan Gaza, perluasan permukiman, dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Dengan kembali menyoroti proyek E1 di Sidang Umum PBB, Kanada berupaya meningkatkan tekanan diplomatik agar pembangunan tersebut tidak semakin menghambat prospek penyelesaian politik. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan pemerintah Israel mengenai proyek E1 serta implementasi pembatasan perdagangan yang disiapkan Kanada dan mitranya.