Jakarta, 4 November 2026 – Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta peningkatan sinergi antarlembaga dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Penguatan BPBD tidak hanya berkaitan dengan kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga mencakup tata kelola organisasi, sistem koordinasi, serta kemampuan memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Ombudsman menaruh perhatian terhadap pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, dan unsur masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko keterlambatan penanganan. Melalui peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan kelembagaan, penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan iklimnya. Berbagai wilayah menghadapi ancaman gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan. Perbedaan karakteristik ancaman tersebut menuntut setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan penanggulangan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. BPBD memegang peranan penting sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di tingkat daerah, termasuk dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Namun, kemampuan setiap daerah dalam menyediakan sumber daya penanggulangan bencana dapat berbeda karena dipengaruhi kondisi anggaran, infrastruktur, dan ketersediaan tenaga terlatih. Ketimpangan kapasitas tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan respons ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan perlu diarahkan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kemampuan dasar yang memadai dalam menghadapi situasi darurat.

Perhatian Ombudsman terhadap penguatan BPBD juga berkaitan dengan pentingnya kualitas pelayanan publik selama proses penanggulangan bencana. Dalam situasi darurat, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat mengenai kondisi wilayah, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta ketersediaan bantuan. Keterlambatan penyampaian informasi dapat meningkatkan risiko keselamatan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi. Selain itu, proses distribusi bantuan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi penerima agar kelompok rentan tidak mengalami kesulitan memperoleh pelayanan. Lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat dengan kebutuhan kesehatan khusus memerlukan perhatian dalam penyusunan prosedur tanggap darurat. Pengelolaan pengaduan masyarakat juga menjadi unsur penting untuk mengetahui hambatan pelayanan yang muncul selama penanganan bencana. Dengan sistem pelayanan yang responsif, pemerintah dapat mempercepat penyelesaian persoalan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penanggulangan.

Penguatan koordinasi lintas instansi menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian karena penanganan bencana melibatkan banyak pihak dengan kewenangan berbeda. BPBD perlu bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, TNI, Polri, dinas kesehatan, dinas sosial, serta berbagai unsur pemerintah daerah. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi, mulai dari penyediaan informasi peringatan dini hingga evakuasi dan pelayanan kesehatan bagi korban. Tanpa koordinasi yang jelas, terdapat risiko terjadinya tumpang tindih kegiatan maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Karena itu, penyusunan prosedur operasional yang terintegrasi diperlukan agar pembagian tugas dapat dipahami sebelum situasi darurat terjadi. Latihan bersama juga penting untuk menguji kesiapan komunikasi, mobilisasi personel, dan penggunaan peralatan penanggulangan bencana. Sinergi yang terbangun sejak tahap kesiapsiagaan dapat membantu mempercepat respons ketika ancaman berkembang menjadi keadaan darurat.

Selain penguatan organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam memperbaiki kinerja BPBD. Petugas penanggulangan bencana harus memiliki kemampuan melakukan penilaian risiko, mengelola informasi lapangan, menyusun rencana evakuasi, serta berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait. Pelatihan secara berkala diperlukan agar personel mampu mengikuti perkembangan teknologi dan metode penanganan bencana. Penggunaan sistem informasi geografis, pemetaan wilayah rawan, dan teknologi komunikasi darurat dapat membantu meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan. Namun, penerapan teknologi perlu didukung ketersediaan perangkat, jaringan komunikasi, serta kemampuan operator dalam mengelola informasi. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pemeliharaan peralatan agar fasilitas yang tersedia tetap dapat digunakan ketika dibutuhkan. Dengan peningkatan kompetensi dan kesiapan sarana pendukung, BPBD diharapkan mampu menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara lebih profesional dan efektif.

Aspek pembiayaan juga memiliki hubungan erat dengan kesiapan daerah menghadapi bencana. Penanggulangan bencana membutuhkan anggaran untuk kegiatan pencegahan, penguatan infrastruktur, pelatihan personel, pengadaan peralatan, serta penanganan kondisi darurat. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan anggaran berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan wilayah agar penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara tepat. Selain itu, mekanisme pengelolaan dana darurat harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi meskipun keputusan sering harus diambil dalam waktu singkat. Pengawasan terhadap distribusi bantuan menjadi penting untuk memastikan barang dan layanan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ombudsman memiliki fungsi pengawasan pelayanan publik yang dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi potensi maladministrasi selama penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana. Temuan pengawasan dan pengaduan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki prosedur pelayanan. Dengan pengelolaan anggaran dan pelayanan yang akuntabel, upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi unsur penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Warga yang tinggal di wilayah rawan perlu memperoleh informasi mengenai jenis ancaman, tanda peringatan dini, serta langkah penyelamatan yang harus dilakukan. Edukasi kebencanaan dapat diberikan melalui sekolah, organisasi masyarakat, kelompok relawan, dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan komunitas siaga bencana dapat membantu memperkuat kemampuan masyarakat melakukan tindakan awal sebelum bantuan dari petugas tiba. Selain itu, pengetahuan lokal mengenai karakteristik wilayah dapat menjadi informasi pendukung dalam menyusun rencana mitigasi dan jalur evakuasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa penyampaian informasi dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu proses pemantauan kondisi lingkungan dan pelaporan potensi ancaman secara lebih cepat. Melalui pendekatan tersebut, penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah, tetapi juga didukung kesiapan warga dalam menghadapi risiko.

Dorongan Ombudsman untuk memperkuat BPBD dan meningkatkan sinergi lintas instansi menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan publik. Penanganan yang efektif membutuhkan kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia terlatih, dukungan anggaran, serta sistem komunikasi yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan mendapat perhatian sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika keadaan darurat telah berlangsung. Evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki prosedur yang belum berjalan optimal. Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi, layanan pengaduan, dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penguatan kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan, dan komunitas lokal diharapkan mampu meningkatkan kecepatan serta ketepatan respons terhadap bencana. Dengan tata kelola yang semakin terintegrasi, Indonesia diharapkan dapat memperkuat ketahanan daerah sekaligus mengurangi dampak bencana terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat.