Jakarta, 17 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penguatan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Jepang. Menurut arah kebijakan yang disampaikan, hubungan ekonomi kedua pihak perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian kawasan. Kerja sama ekonomi tidak hanya diharapkan berfokus pada investasi berskala besar dan perdagangan antarkorporasi, tetapi juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas akses pasar. Keterlibatan sektor usaha kecil dinilai penting agar manfaat integrasi ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.
Hubungan ekonomi antara ASEAN dan Jepang telah berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama perdagangan, investasi, industri, serta pengembangan sumber daya manusia. Jepang merupakan salah satu mitra ekonomi penting bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terutama dalam pengembangan sektor manufaktur dan teknologi. Hubungan tersebut memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam jaringan produksi dan distribusi yang menjangkau pasar internasional. Namun, pemanfaatan peluang ekonomi masih menghadapi tantangan bagi sebagian UMKM yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses informasi. Oleh karena itu, penguatan kerja sama ekonomi perlu disertai kebijakan yang membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kemampuan bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar global.
Prabowo menempatkan keterlibatan UMKM sebagai salah satu unsur penting dalam membangun hubungan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sektor usaha kecil memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi domestik sehingga pengembangannya berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerja sama dengan Jepang, UMKM Indonesia berpotensi memperoleh akses terhadap teknologi produksi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan standar kualitas produk. Dukungan tersebut dapat membantu pelaku usaha memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan nilai tambah barang yang dihasilkan. Selain itu, penguatan hubungan antarpelaku usaha juga membuka peluang terbentuknya kemitraan bisnis yang lebih berkelanjutan.
Dari sisi perdagangan internasional, keterlibatan UMKM dalam kerja sama ASEAN-Jepang dapat memperluas peluang ekspor produk unggulan daerah. Berbagai sektor, seperti makanan olahan, kerajinan, tekstil, furnitur, dan produk berbasis sumber daya lokal, memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan konsumen internasional. Meski demikian, akses menuju pasar Jepang membutuhkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan mutu, keamanan produk, pengemasan, dan ketentuan perdagangan yang berlaku. Pelaku UMKM juga perlu memahami karakteristik permintaan konsumen agar produk yang dipasarkan memiliki daya saing. Pendampingan teknis, promosi perdagangan, dan penyediaan informasi pasar menjadi bagian penting untuk membantu usaha kecil menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Pengembangan kapasitas UMKM juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan produksi dan pemasaran. Transformasi digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau pembeli yang lebih luas melalui platform perdagangan elektronik serta meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis. Dalam konteks kerja sama ASEAN dan Jepang, pertukaran pengetahuan mengenai inovasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi pengembangan usaha kecil di berbagai sektor. Penerapan sistem pencatatan keuangan digital, pengelolaan persediaan, serta peningkatan kualitas produksi menjadi beberapa aspek yang dapat diperkuat. Namun, keberhasilan transformasi tersebut tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, literasi digital, dan akses pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.
Selain pengembangan teknologi, penguatan hubungan ekonomi ASEAN-Jepang memerlukan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan institusi pembiayaan. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha serta memperluas kesempatan UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri. Sementara itu, perusahaan besar dapat membuka peluang kemitraan melalui pengadaan barang, transfer pengetahuan, dan pembinaan kualitas produk. Lembaga keuangan juga berperan menyediakan akses pembiayaan yang membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar keterlibatan UMKM tidak berhenti pada komitmen kerja sama, tetapi dapat diwujudkan melalui program yang terukur dan berkelanjutan.
Penegasan Prabowo mengenai pentingnya UMKM dalam kerja sama ekonomi ASEAN-Jepang mencerminkan perhatian terhadap pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi kawasan. Hubungan perdagangan dan investasi yang semakin erat diharapkan dapat membuka kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan memasuki jaringan bisnis internasional. Namun, pencapaian tujuan tersebut membutuhkan langkah konkret berupa peningkatan keterampilan, dukungan teknologi, kemudahan akses pasar, serta penguatan daya saing produk. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu memastikan bahwa berbagai program kerja sama dapat menjangkau UMKM di daerah, bukan hanya perusahaan yang telah memiliki kapasitas ekspor besar. Melalui pendekatan yang inklusif, kemitraan ASEAN dan Jepang diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi kawasan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.




