Jakarta, 19 November 2026 – Aktivis asal Pati, Jawa Tengah, yang dikenal dengan sebutan Botok Pati menjadi perhatian setelah dikabarkan menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyoroti perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kedatangannya berkaitan dengan dorongan masyarakat agar regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana mendapatkan kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif. Isu tersebut kembali menjadi perbincangan karena dianggap memiliki peran penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset juga menyangkut kewenangan negara untuk menelusuri serta memulihkan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, status pengesahan rancangan undang-undang tersebut perlu dibedakan dari proses pembahasan dan persetujuan pada tahapan legislasi.
Kehadiran Botok Pati di lingkungan DPR mencerminkan perhatian terhadap proses pembentukan regulasi yang dinilai memiliki dampak luas bagi kepentingan masyarakat. RUU Perampasan Aset telah lama menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan instrumen hukum untuk menangani hasil kejahatan yang disembunyikan atau dialihkan melalui berbagai mekanisme. Dalam perkara korupsi, pengembalian kerugian negara menjadi salah satu persoalan penting selain pemberian hukuman terhadap pelaku. Aset yang berasal dari tindak pidana dapat berpindah kepemilikan atau disamarkan sehingga membutuhkan mekanisme penelusuran yang kuat. Karena itu, pengaturan mengenai perampasan aset dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian akibat kejahatan.
Rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dipimpin Supriyono alias Botok datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis pagi. Sekitar 40 orang anggota rombongan dilaporkan tiba sejak pukul 09.00 WIB untuk mengawal proses pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka ingin memastikan DPR memenuhi komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat terkait penyelesaian regulasi tersebut. Selain memantau jalannya rapat, perwakilan aliansi juga mencermati kesesuaian naskah akhir dengan rancangan yang telah mereka pelajari. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat perubahan atau penambahan ketentuan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Pengawasan langsung ini menjadi bentuk partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang.
DPR akhirnya resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri empat wakil ketua DPR. Pengesahan berlangsung setelah Komisi III bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama dan menyepakati naskah untuk dibawa ke rapat paripurna. Persetujuan tersebut menjadi perkembangan penting karena pembahasan regulasi perampasan aset telah berlangsung dalam waktu panjang. Pengesahan juga dilakukan lebih cepat dibandingkan target penyelesaian yang sebelumnya dijanjikan DPR kepada masyarakat, yakni paling lambat pertengahan Desember 2026. Dengan keputusan tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap baru sebagai undang-undang yang telah mendapat persetujuan DPR.
Setelah pengesahan berlangsung, pimpinan DPR menerima audiensi rombongan AMPB yang dipimpin Botok. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah pimpinan DPR lainnya, yakni Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Dalam pertemuan itu, rombongan masyarakat Pati menyampaikan apresiasi atas penyelesaian pembahasan regulasi yang sebelumnya menjadi salah satu tuntutan mereka. Dasco menyebut sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan AMPB telah terakomodasi dalam substansi undang-undang. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya proses komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif selama pembahasan berlangsung. Meski demikian, perhatian terhadap isi dan penerapan aturan tetap diperlukan untuk memastikan tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai.
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki arti penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi ilegal. Regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penelusuran, pengamanan, dan perampasan aset yang berhubungan dengan tindak pidana. Dalam proses pembahasannya, sejumlah aspek menjadi perhatian, termasuk pengawasan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme pengelolaan aset. Pengaturan tersebut diperlukan agar kewenangan negara dapat dijalankan secara proporsional dan tidak menimbulkan penyalahgunaan. Selain memperkuat penindakan, keberadaan undang-undang ini diharapkan mendukung pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana. Pelaksanaan ketentuannya tetap memerlukan pengawasan agar proses perampasan aset berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Kedatangan Botok Pati bersama rombongan AMPB ke DPR menjadi salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses legislasi nasional. Kehadiran mereka tidak hanya bertujuan menagih komitmen pengesahan, tetapi juga memastikan aspirasi publik memperoleh perhatian dalam penyusunan ketentuan hukum. Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, perhatian berikutnya akan tertuju pada pelaksanaan aturan serta efektivitas mekanisme pengawasan yang menyertainya. Pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan regulasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk mengawasi agar tujuan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset tidak menyimpang dari prinsip hukum. Ke depan, pengesahan undang-undang tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan kejahatan ekonomi.




