Jakarta, 21 September 2026 – Kementerian Kesehatan mengerahkan 1.898 tenaga kesehatan untuk memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan yang memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut di sejumlah daerah. Hingga perkembangan terbaru, sekitar 151 ribu kasus ISPA tercatat berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat paparan asap karhutla. Tenaga kesehatan ditempatkan untuk mendukung pelayanan di fasilitas kesehatan dan wilayah yang mengalami dampak cukup berat. Pemerintah juga meningkatkan pemantauan terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan mengalami gangguan pernapasan. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil serta masyarakat dengan penyakit pernapasan sebelumnya menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar. Penanganan dilakukan bersamaan dengan upaya pemerintah mengendalikan titik kebakaran agar paparan asap dapat dikurangi.

Pengerahan tenaga kesehatan dilakukan untuk memastikan kapasitas pelayanan tetap memadai ketika jumlah pasien dengan keluhan pernapasan meningkat. Tim yang diterjunkan terdiri atas berbagai tenaga medis dan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Mereka membantu pemeriksaan, pemberian obat, pemantauan kondisi pasien hingga edukasi mengenai langkah mengurangi paparan asap. Fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta memastikan ketersediaan obat dan perlengkapan pendukung untuk menangani gangguan pernapasan. Sistem rujukan dipersiapkan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena tingkat dampak karhutla berbeda di setiap kawasan.

ISPA menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling sering muncul ketika konsentrasi partikel dan polutan akibat kebakaran meningkat. Asap dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk, sesak napas serta memperburuk kondisi masyarakat yang memiliki asma atau penyakit paru kronis. Risiko kesehatan dapat meningkat apabila seseorang terpapar dalam waktu lama atau kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Karena itu, masyarakat di daerah terdampak dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi polutan meningkat. Penggunaan masker yang mampu menyaring partikel halus juga dianjurkan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah. Ruangan tertutup perlu dijaga agar paparan asap dari luar dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kementerian Kesehatan turut memperkuat surveilans untuk mengetahui perkembangan kasus dan kebutuhan pelayanan secara lebih cepat. Data dari fasilitas kesehatan menjadi dasar dalam menentukan tambahan tenaga, obat maupun perlengkapan yang perlu dikirimkan ke daerah terdampak. Pemantauan tersebut juga diperlukan untuk mengetahui apakah peningkatan kasus masih dapat ditangani fasilitas setempat atau membutuhkan dukungan tambahan. Pemerintah daerah diminta aktif memberikan informasi mengenai kondisi kualitas udara dan layanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah pencegahan menjadi penting agar warga tidak menunggu kondisi memburuk sebelum mencari pertolongan medis. Masyarakat yang mengalami sesak berat, penurunan kesadaran atau gangguan pernapasan berkepanjangan perlu segera mendapatkan pemeriksaan.

Dampak kesehatan karhutla tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah yang terbakar, tetapi juga arah angin, durasi kebakaran dan konsentrasi polutan di udara. Asap dapat bergerak jauh dari lokasi kebakaran sehingga masyarakat yang tidak berada langsung di sekitar titik api tetap berpotensi terdampak. Kondisi tersebut membuat koordinasi penanganan perlu melibatkan sektor kesehatan, lingkungan, penanggulangan bencana serta pemerintah daerah. Pengendalian sumber kebakaran tetap menjadi langkah utama untuk menghentikan peningkatan paparan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan berfungsi mengurangi dampak ketika pencemaran udara telah menimbulkan gangguan kesehatan. Penanganan keduanya perlu berjalan secara bersamaan selama kondisi karhutla belum sepenuhnya terkendali.

Pengerahan 1.898 tenaga kesehatan menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap besarnya jumlah masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Dengan sekitar 151 ribu kasus ISPA yang telah tercatat, pemantauan kesehatan masyarakat akan terus dilakukan selama kualitas udara belum kembali membaik. Pemerintah juga meminta masyarakat mengikuti informasi resmi mengenai kondisi udara dan mengurangi paparan ketika situasi memburuk. Ketersediaan pelayanan kesehatan, obat dan sistem rujukan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kasus di lapangan. Upaya pencegahan tetap memiliki peran besar untuk menekan jumlah warga yang membutuhkan perawatan. Penanganan karhutla secara menyeluruh diharapkan dapat mempercepat pemulihan kualitas udara sekaligus mengurangi risiko munculnya kasus ISPA baru.