Jakarta, 17 September 2026 – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan penyelundupan emas dengan total berat mencapai sekitar 334 kilogram hingga 14 September 2026. Penindakan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia melalui berbagai jalur. Emas menjadi salah satu komoditas yang mendapatkan perhatian karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan rawan diperdagangkan tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan. Modus penyelundupan juga terus berkembang sehingga petugas harus memperkuat pemeriksaan di kawasan perbatasan, pelabuhan dan bandara. Penindakan dilakukan melalui pengawasan fisik, analisis informasi serta koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah menilai pencegahan penyelundupan penting untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menjaga tata kelola perdagangan komoditas berharga.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi hasil penindakan yang dilakukan hingga pertengahan September. Emas yang diamankan berasal dari sejumlah kasus dengan pola dan jalur penyelundupan yang berbeda. Petugas menemukan adanya upaya membawa emas tanpa pemberitahuan yang sesuai dengan ketentuan kepabeanan maupun melalui jalur yang tidak semestinya. Pengawasan kemudian diperkuat terhadap wilayah yang dinilai memiliki risiko tinggi menjadi pintu masuk atau keluar komoditas ilegal. Bea Cukai juga memanfaatkan informasi intelijen untuk menentukan sasaran pemeriksaan sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan rutin. Pendekatan berbasis risiko menjadi penting mengingat tingginya volume pergerakan barang dan penumpang setiap hari.

Besarnya jumlah emas yang berhasil diamankan menunjukkan perdagangan ilegal logam mulia masih menjadi tantangan bagi aparat. Selisih harga, kewajiban kepabeanan dan tingginya permintaan dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya upaya penyelundupan. Emas juga relatif mudah dipindahkan karena memiliki nilai tinggi meskipun volumenya lebih kecil dibandingkan berbagai komoditas lainnya. Dalam sejumlah kasus, barang dapat disamarkan dalam bagasi, barang bawaan penumpang maupun pengiriman komersial. Ada pula risiko penggunaan jalur laut dan perbatasan yang memiliki banyak titik perlintasan. Kondisi tersebut membuat pengawasan membutuhkan kombinasi antara teknologi, intelijen dan pemeriksaan langsung oleh petugas.

Bea Cukai menegaskan penindakan terhadap penyelundupan tidak hanya bertujuan mengejar penerimaan negara yang berpotensi hilang. Peredaran emas ilegal dapat menciptakan persaingan tidak sehat terhadap pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Barang yang masuk tanpa prosedur resmi juga menyulitkan pemerintah mengetahui asal-usul serta aliran komoditas tersebut. Dalam skala besar, aktivitas semacam itu dapat berkaitan dengan praktik perdagangan ilegal maupun transaksi keuangan yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Karena itu, hasil penindakan dapat diteruskan kepada aparat atau instansi lain apabila ditemukan indikasi pelanggaran di luar kepabeanan. Pemeriksaan terhadap dokumen dan pihak yang terlibat menjadi bagian penting untuk mengungkap jaringan di balik penyelundupan.

Pengawasan terhadap emas juga berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola industri logam mulia nasional. Indonesia merupakan negara produsen emas sekaligus memiliki pasar domestik yang besar untuk kebutuhan investasi, perhiasan dan industri. Pemerintah berkepentingan memastikan seluruh perdagangan komoditas tersebut tercatat dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Penyelundupan dapat mengganggu rantai perdagangan resmi karena barang bergerak tanpa dokumentasi yang memadai. Selain itu, negara berpotensi kehilangan penerimaan yang seharusnya diperoleh dari transaksi maupun kegiatan perdagangan tersebut. Penertiban jalur ilegal karena itu menjadi salah satu unsur dalam membangun ekosistem perdagangan emas yang lebih transparan.

Upaya pengawasan dilakukan bersamaan dengan peningkatan koordinasi Bea Cukai dengan berbagai lembaga penegak hukum. Informasi mengenai pola penyelundupan dapat dipertukarkan untuk membantu mengidentifikasi jaringan dan titik yang dianggap rawan. Koordinasi juga diperlukan ketika penyelundupan melibatkan lintas wilayah atau memiliki hubungan dengan kegiatan perdagangan internasional. Pemeriksaan terhadap aliran dana dapat dilakukan apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan kasus. Sementara itu, barang hasil penindakan diproses berdasarkan ketentuan kepabeanan dan hukum yang berlaku. Setiap perkara dapat memiliki penanganan berbeda bergantung pada modus, nilai barang serta unsur pelanggaran yang ditemukan.

Perkembangan teknologi turut memberikan tantangan sekaligus membantu pengawasan kepabeanan. Pelaku penyelundupan dapat menggunakan metode baru untuk menyamarkan barang atau memecah pengiriman agar tidak mudah terdeteksi. Sebaliknya, petugas dapat memanfaatkan pemindaian, analisis data dan sistem manajemen risiko untuk menemukan pola transaksi yang tidak wajar. Pengawasan terhadap penumpang maupun kargo juga dapat diarahkan berdasarkan profil risiko tanpa harus memeriksa seluruh pergerakan secara manual. Peningkatan kemampuan tersebut menjadi semakin penting ketika volume perdagangan lintas negara terus bertambah. Bea Cukai menyatakan penguatan pengawasan akan terus dilakukan tanpa menghambat arus perdagangan legal.

Capaian penindakan 334 kilogram emas hingga 14 September menunjukkan besarnya potensi penyelundupan yang harus dihadapi aparat sepanjang tahun ini. Pemerintah belum menjadikan jumlah barang yang disita sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan karena pencegahan dan pembongkaran jaringan juga menjadi bagian penting dari pengawasan. Penindakan diharapkan memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang bagi perdagangan emas melalui jalur ilegal. Bea Cukai akan melanjutkan pemantauan pada pintu masuk dan keluar Indonesia serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait. Masyarakat dan pelaku usaha juga diingatkan untuk memenuhi seluruh ketentuan ketika membawa atau memperdagangkan emas lintas negara. Penguatan pengawasan diharapkan dapat menjaga penerimaan negara sekaligus menciptakan perdagangan logam mulia yang lebih tertib dan transparan.