Jakarta, 20 September 2026 – Pemerintah tengah memformulasikan aturan baru untuk memperketat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, agar lebih tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi memadai seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi. Salah satu opsi yang sebelumnya dikaji adalah membatasi akses Pertalite bagi kelompok ekonomi desil 9 dan 10. Namun, hingga kini skema final dan waktu pemberlakuannya belum ditetapkan. Pemerintah masih memeriksa kesiapan sistem serta validitas data sebelum aturan tersebut diterapkan.

Pembahasan pembatasan kembali menguat setelah pemerintah menemukan adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi menuju BBM bersubsidi. Bahlil mengatakan fenomena tersebut ikut meningkatkan beban konsumsi Pertalite dan Biosolar di sejumlah daerah. Pemerintah ingin memastikan anggaran subsidi maupun kompensasi energi lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, kelompok dengan kemampuan ekonomi tinggi menjadi salah satu sasaran utama dalam pembenahan distribusi. Pemilik kendaraan kelas atas juga berulang kali diimbau tidak menggunakan Pertalite maupun Biosolar bersubsidi.

Bahlil bahkan mencontohkan pemilik kendaraan seperti BMW dan mobil kelas tinggi lainnya sebagai kelompok yang semestinya mampu membeli BBM nonsubsidi. Menurutnya, masyarakat dengan penghasilan mencukupi dan kondisi ekonomi yang baik perlu memberikan kesempatan kepada kelompok yang lebih membutuhkan untuk menikmati subsidi. Untuk sementara, pernyataan tersebut masih berupa imbauan karena regulasi baru membutuhkan proses sebelum dapat diberlakukan. Pemerintah juga belum mengumumkan daftar merek maupun kapasitas mesin kendaraan yang nantinya dilarang membeli Pertalite. Kriteria penerima menjadi salah satu bagian yang masih dibahas.

Salah satu skema yang telah masuk pembahasan menggunakan kelompok desil ekonomi masyarakat. Desil 9 dan 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi dibandingkan kelompok lainnya sehingga dipertimbangkan untuk tidak lagi mendapatkan akses terhadap Pertalite. Jika pendekatan tersebut digunakan, pemerintah membutuhkan basis data yang akurat untuk menentukan konsumen yang berhak dan tidak berhak. Bahlil menekankan validitas data sangat penting agar kebijakan yang bertujuan membuat subsidi lebih tepat sasaran justru tidak merugikan masyarakat. Mekanisme teknis pembelian di SPBU juga harus disiapkan sebelum pembatasan diterapkan secara luas.

Pengetatan distribusi juga berkaitan dengan munculnya antrean BBM di sejumlah SPBU. Pemerintah menilai antrean tidak selalu disebabkan kekurangan pasokan karena terdapat beberapa faktor lain, termasuk pergeseran konsumen dari produk nonsubsidi ke produk bersubsidi. Selain itu, pemerintah menemukan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang membutuhkan pengawasan lebih ketat. Kondisi tersebut mendorong penyusunan mekanisme distribusi yang dapat membedakan konsumen berdasarkan kelayakan menerima subsidi. Pada saat bersamaan, pemerintah menyatakan pasokan BBM untuk kebutuhan masyarakat tetap dijaga.

Selama aturan baru belum ditetapkan, masyarakat masih dapat membeli Pertalite berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini. Artinya, belum ada larangan nasional yang secara otomatis membuat seluruh masyarakat berpenghasilan tinggi atau seluruh pemilik mobil mahal tidak dapat membeli Pertalite. Pemerintah masih berada pada tahap formulasi, pengujian data, dan penentuan mekanisme pelaksanaan. Hal ini penting karena pembatasan harus dapat diterapkan di jaringan SPBU tanpa menimbulkan kesalahan penentuan penerima. Dengan demikian, kabar bahwa orang kaya sudah resmi dilarang membeli Pertalite perlu dipahami sebagai rencana kebijakan yang masih disiapkan, bukan aturan final yang telah berlaku.

Pemerintah pada akhirnya menargetkan penyaluran Pertalite dan Biosolar menjadi lebih tepat sasaran tanpa mengganggu kebutuhan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh dukungan. Kelompok ekonomi mampu kemungkinan akan diarahkan menggunakan produk nonsubsidi apabila skema pembatasan nantinya resmi diberlakukan. Kriteria berdasarkan desil ekonomi, jenis kendaraan, serta mekanisme verifikasi konsumen masih menjadi bagian dari pembahasan sebelum keputusan final diumumkan. Bahlil juga terus mengimbau pemilik kendaraan mewah secara sukarela beralih menggunakan BBM nonsubsidi selama regulasi belum selesai. Kepastian mengenai siapa yang dilarang membeli Pertalite dan kapan aturan mulai berlaku baru dapat diketahui setelah pemerintah menerbitkan ketentuan resminya.