Jakarta, 27 Oktober 2026 – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau seluruh jemaah umrah Indonesia untuk mengutamakan penerbangan langsung menuju Arab Saudi tanpa harus transit di negara lain. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada jemaah yang selama ini menggunakan jalur penerbangan melalui Malaysia dan Singapura. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan perjalanan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik kawasan Timur Tengah. Selain memperhatikan keamanan jemaah, pemerintah juga ingin memperkuat industri penerbangan nasional melalui penggunaan maskapai dalam negeri. Dahnil menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun perkembangan situasi regional terus dipantau.

Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil setelah mengadakan pertemuan dengan sejumlah asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, Kementerian Haji dan Umrah meminta penyelenggara perjalanan mempertimbangkan kembali pemilihan rute penerbangan bagi jemaah. Pemerintah menyarankan penggunaan penerbangan langsung menuju Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah atau Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah. Kedua kota tersebut merupakan pintu masuk utama bagi jemaah Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Pemilihan rute langsung dinilai dapat menyederhanakan perjalanan sekaligus mengurangi kebutuhan perpindahan pesawat di negara transit.

Dahnil menjelaskan bahwa situasi di Arab Saudi masih dinyatakan kondusif untuk pelaksanaan ibadah umrah. Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh perkembangan terbaru mengenai kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, belum terdapat kebijakan penundaan ataupun pembatalan secara menyeluruh terhadap perjalanan umrah dari Indonesia. Aktivitas ibadah di Tanah Suci juga masih berlangsung sebagaimana biasanya. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan informasi resmi dan perkembangan kondisi keamanan sebelum melakukan perjalanan.

Pertimbangan keselamatan menjadi salah satu alasan pemerintah menyarankan penerbangan langsung. Perjalanan dengan transit membutuhkan proses perpindahan pesawat yang dapat menambah waktu tempuh serta meningkatkan kerumitan perjalanan apabila terjadi perubahan jadwal. Kondisi tersebut menjadi perhatian terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang membutuhkan pendampingan khusus. Penerbangan langsung dinilai lebih praktis karena mengurangi tahapan perjalanan sebelum jemaah tiba di Arab Saudi. Namun, pemilihan penerbangan tetap perlu mempertimbangkan jadwal, kondisi operasional maskapai, dan informasi keselamatan yang dikeluarkan otoritas penerbangan.

Selain faktor keamanan, pemerintah melihat adanya peluang ekonomi dari perubahan pola perjalanan jemaah umrah Indonesia. Dahnil mengungkapkan bahwa jumlah jemaah yang menggunakan penerbangan transit melalui Malaysia dan Singapura diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu orang. Angka tersebut menunjukkan besarnya pasar perjalanan umrah yang selama ini turut dilayani maskapai dan fasilitas penerbangan di luar negeri. Pemerintah menilai sebagian potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas industri penerbangan nasional. Dengan semakin banyak jemaah menggunakan layanan penerbangan langsung dari Indonesia, kontribusi sektor transportasi udara terhadap perekonomian domestik diharapkan dapat meningkat.

Dalam pembahasan tersebut, Dahnil secara khusus menyoroti peran Garuda Indonesia dan Lion Air sebagai maskapai nasional yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan penerbangan umrah. Kedua perusahaan didorong meningkatkan kualitas layanan agar dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Pemerintah juga menekankan bahwa penguatan maskapai nasional harus disertai harga tiket yang kompetitif dan pelayanan yang memadai. Kemampuan menyediakan jadwal penerbangan yang sesuai kebutuhan jemaah menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan industri. Tanpa peningkatan kualitas, masyarakat tetap akan mempertimbangkan berbagai alternatif perjalanan berdasarkan harga, kenyamanan, dan ketersediaan kursi.

Kementerian Haji dan Umrah juga melakukan koordinasi dengan pihak maskapai serta pengelola bandara untuk membahas peningkatan pelayanan perjalanan ibadah. Perhatian diberikan pada fasilitas keberangkatan dan kedatangan yang digunakan jemaah haji maupun umrah. Pengelolaan antrean, pemeriksaan dokumen, penanganan bagasi, dan kenyamanan ruang tunggu menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pelayanan yang terintegrasi diharapkan dapat membantu jemaah menjalani perjalanan dengan lebih tertib. Pemerintah juga menilai perbaikan fasilitas bandara sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing layanan penerbangan nasional.

Persoalan pengembalian dana atau refund turut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama penyelenggara perjalanan umrah. Dahnil menyampaikan bahwa masih terdapat hak sejumlah PPIU yang menghadapi kendala penyelesaian pengembalian dana. Kementerian Haji dan Umrah menyatakan kesiapan memberikan pendampingan untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait. Kepastian proses pengembalian dana menjadi penting karena dapat memengaruhi operasional perusahaan perjalanan dan pelayanan kepada calon jemaah. Penyelesaian masalah secara transparan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Bagi calon jemaah umrah, imbauan pemerintah menjadi pengingat untuk lebih teliti sebelum memilih paket perjalanan. Masyarakat perlu memastikan bahwa penyelenggara memiliki izin resmi serta memberikan informasi lengkap mengenai maskapai, jadwal keberangkatan, dan rute perjalanan. Perbedaan antara penerbangan langsung dan penerbangan transit juga perlu dipahami sebelum melakukan pembayaran. Selain itu, ketentuan perubahan jadwal, pembatalan perjalanan, dan pengembalian dana sebaiknya diperiksa sejak awal. Langkah tersebut dapat membantu calon jemaah mengurangi risiko kendala administratif maupun ketidakpastian selama perjalanan menuju Tanah Suci.

Melalui imbauan penggunaan penerbangan langsung, Kementerian Haji dan Umrah berupaya menggabungkan kepentingan keselamatan jemaah dengan penguatan industri penerbangan nasional. Pemerintah memastikan bahwa perjalanan umrah masih dapat dilaksanakan sambil terus memantau perkembangan keamanan di Timur Tengah. Penyelenggara perjalanan diminta mempertimbangkan rute yang lebih sederhana dan mengutamakan kenyamanan jemaah tanpa mengabaikan keterjangkauan biaya. Di sisi lain, maskapai nasional diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu memenuhi kebutuhan perjalanan ibadah masyarakat Indonesia. Koordinasi antara pemerintah, penyelenggara umrah, maskapai, dan pengelola bandara menjadi faktor penting untuk memastikan jemaah dapat berangkat serta kembali ke Tanah Air dengan aman.