Jakarta, 31 Agustus 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling banyak disebut masyarakat sebagai program yang disukai berdasarkan hasil survei terbaru Media Survei Nasional atau Median. Dalam pertanyaan terbuka mengenai program pemerintah yang paling disukai, MBG memperoleh angka 38,4 persen dan menempati posisi teratas. Program Sekolah Rakyat berada di urutan berikutnya dengan tingkat pilihan 15,7 persen, sedangkan bantuan sosial atau bantuan langsung tunai tercatat sebesar 6,3 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama pangan, pendidikan, dan bantuan sosial, memperoleh perhatian cukup besar dari publik. Hasil survei itu menjadi salah satu gambaran mengenai bagaimana masyarakat menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyampaikan hasil survei tersebut dalam pemaparan yang digelar di Jakarta pada Senin, 31 Agustus 2026. Survei dilakukan dengan menggali jawaban masyarakat melalui pertanyaan terbuka sehingga responden diberikan kesempatan menyebut sendiri program pemerintah yang paling mereka sukai. Dari jawaban yang terkumpul, MBG menjadi program yang paling dominan disebut dibandingkan sejumlah kebijakan lainnya. Posisi Sekolah Rakyat yang berada di urutan kedua juga menunjukkan tingginya perhatian terhadap program pemerintah di bidang pendidikan. Sementara itu, bantuan sosial dan BLT tetap menjadi salah satu kebijakan yang dianggap penting karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Tingginya pilihan terhadap MBG tidak terlepas dari karakter program tersebut yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam pelaksanaannya, MBG juga memiliki dampak yang lebih luas karena melibatkan rantai penyediaan bahan pangan, tenaga kerja, pengolahan makanan, hingga distribusi ke lokasi penerima. Program ini kemudian menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling mudah dikenali masyarakat karena pelaksanaannya berlangsung secara langsung di berbagai daerah. Persepsi mengenai manfaat program pun dapat terbentuk dari pengalaman masyarakat yang melihat atau menerima pelaksanaannya secara langsung.
Program Sekolah Rakyat juga memperoleh perhatian cukup besar dalam survei Median dengan angka 15,7 persen. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui penyediaan pendidikan yang terintegrasi dengan dukungan kebutuhan dasar peserta didik. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa isu pendidikan masih menjadi salah satu perhatian penting masyarakat ketika menilai program pemerintah. Pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia sehingga program yang menyasar kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses dapat memperoleh respons positif. Kehadiran Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai upaya pemerintah mengurangi kesenjangan kesempatan pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.
Di sisi lain, bantuan sosial dan BLT yang memperoleh angka 6,3 persen memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan sosial masih memiliki posisi penting dalam persepsi masyarakat. Bantuan langsung dapat menjadi instrumen yang membantu rumah tangga menghadapi tekanan kebutuhan sehari-hari, terutama bagi kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Masyarakat cenderung menilai program berdasarkan seberapa jauh manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan pangan, pendidikan, maupun kondisi ekonomi rumah tangga memiliki peluang lebih besar untuk dikenal dan disebut oleh responden. Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian publik terhadap program pemerintah tidak hanya berpusat pada kebijakan makro, tetapi juga pada kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Hasil survei tersebut juga dapat menjadi gambaran mengenai faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Program dengan sasaran yang jelas dan manfaat yang mudah diamati cenderung lebih mudah dikenali dibandingkan kebijakan yang dampaknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. MBG, misalnya, memiliki bentuk pelaksanaan yang terlihat secara langsung sehingga masyarakat dapat mengamati proses pemberian makanan dan manfaatnya bagi penerima. Sekolah Rakyat juga memiliki sasaran yang relatif jelas karena berkaitan dengan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, bantuan sosial telah lama menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang dikenal luas oleh masyarakat sehingga keberadaannya tetap tercermin dalam jawaban responden.
Pada saat yang sama, hasil survei tidak berarti seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap setiap program pemerintah. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden memberikan pilihan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, serta perhatian mereka terhadap kebijakan tertentu. Karena itu, angka yang diperoleh lebih tepat dipahami sebagai gambaran program yang paling sering disebut dan disukai dalam survei, bukan sebagai ukuran tunggal mengenai keberhasilan seluruh kebijakan pemerintah. Penilaian masyarakat terhadap sebuah program juga dapat berubah mengikuti perkembangan pelaksanaan di lapangan, cakupan penerima manfaat, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Evaluasi secara berkala menjadi penting agar pemerintah dapat mengetahui apakah penerimaan terhadap program tetap terjaga seiring dengan perluasan pelaksanaan.
Temuan Median juga menempatkan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai perhatian utama publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memberikan perhatian besar terhadap kebijakan yang memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bagi pemerintah, tingkat kesukaan publik dapat menjadi salah satu masukan dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi maupun pelaksanaan kebijakan. Namun, popularitas sebuah program tetap perlu berjalan beriringan dengan kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, transparansi, serta kemampuan mempertahankan manfaat dalam jangka panjang. Dengan demikian, dukungan masyarakat tidak hanya perlu dipertahankan melalui pengenalan program, tetapi juga melalui hasil nyata yang dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Hasil survei Median yang menempatkan MBG sebagai program pemerintah paling disukai dengan angka 38,4 persen menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap kebijakan tersebut. Sekolah Rakyat yang memperoleh 15,7 persen dan bantuan sosial atau BLT sebesar 6,3 persen turut memperlihatkan bahwa sektor pendidikan serta perlindungan sosial memiliki tempat penting dalam persepsi masyarakat. Ketiga program tersebut memiliki kesamaan dalam hal kedekatannya dengan kebutuhan masyarakat, meskipun sasaran dan bentuk pelaksanaannya berbeda. Ke depan, tingkat penerimaan publik akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program, memperluas manfaat secara tepat sasaran, dan melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan di lapangan. Hasil survei tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa masyarakat semakin memperhatikan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.




