Jakarta, 6 September 2026 – Pengurangan emisi yang dihasilkan dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak berpotensi dikembangkan menjadi aset karbon yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. PLN Indonesia Power mengoptimalkan peluang tersebut sebagai bagian dari strategi memberikan nilai tambah terhadap operasional pembangkit berbasis energi terbarukan. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pengembangan energi panas bumi di Indonesia di tengah percepatan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Pengurangan emisi dari peningkatan kapasitas pembangkit nantinya dapat dimonetisasi melalui mekanisme aset karbon setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, manfaat PLTP Gunung Salak tidak hanya berasal dari produksi listrik rendah karbon, tetapi juga dari nilai lingkungan yang dihasilkan melalui penurunan emisi. Inisiatif ini diharapkan memberikan insentif tambahan bagi investasi dan pengembangan proyek energi bersih pada masa mendatang.

Komitmen pengembangan aset karbon tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Second Amendment to Emission Reduction Purchase Agreement atau ERPA untuk proyek Capacity Upgrade of Gunung Salak Geothermal Power Plant Project Indonesia. Kesepakatan tersebut melanjutkan kolaborasi yang sebelumnya telah dibangun dalam mengelola potensi pengurangan emisi dari peningkatan kapasitas PLTP Gunung Salak. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian INDOEBTKE CONEX 2026 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Dalam agenda tersebut, PLN Indonesia Power diwakili Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Julita Indah, sedangkan pihak mitra diwakili Fadri Mokolintad. Kelanjutan kerja sama menjadi bagian dari upaya memastikan manfaat lingkungan dari pengembangan pembangkit dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih terukur. Potensi pengurangan emisi yang dihasilkan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi aset karbon sesuai mekanisme yang memenuhi persyaratan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menilai pengembangan energi baru terbarukan tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan listrik yang lebih bersih. Potensi pengurangan emisi yang muncul dari pengoperasian dan pengembangan pembangkit juga dapat dikelola sehingga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan. PLTP Gunung Salak menjadi salah satu contoh bagaimana peningkatan kinerja aset pembangkit dapat berjalan beriringan dengan penciptaan nilai dari aspek lingkungan. Monetisasi karbon diharapkan menciptakan sumber nilai tambah yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan energi panas bumi. Model tersebut juga dapat memberikan insentif ekonomi bagi investasi pada proyek-proyek yang mampu menghasilkan penurunan emisi terukur. Dengan demikian, aspek lingkungan tidak lagi hanya ditempatkan sebagai kewajiban, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis energi bersih.

PLTP Gunung Salak sendiri mempunyai sejarah panjang dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Dua unit pembangkit mulai beroperasi pada 1994 dengan kapasitas masing-masing 55 megawatt, kemudian unit ketiga dengan kapasitas serupa beroperasi tiga tahun setelahnya. Pada 2004, kapasitas masing-masing unit ditingkatkan sebesar 5 megawatt melalui program peningkatan kapasitas sehingga total kapasitas ketiga unit menjadi 180 megawatt. Program peningkatan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam pengembangan manfaat karbon dari PLTP Gunung Salak. Proyek peningkatan kapasitas itu sebelumnya telah masuk dalam program kredit karbon dengan standar Verified Carbon Standard. Catatan keberlanjutan perusahaan menunjukkan proyek tersebut telah menghasilkan lebih dari 1,6 juta ton unit kredit karbon berdasarkan periode verifikasi yang dilaporkan.

Pengalaman tersebut memberikan landasan bagi pengembangan aset karbon PLTP Gunung Salak yang kini kembali diperkuat melalui kelanjutan kesepakatan pengurangan emisi. Dalam skema karbon, penurunan emisi harus dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi sebelum memperoleh pengakuan sebagai unit yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Di Indonesia, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan bukti pengurangan emisi dari suatu usaha atau kegiatan yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi serta tercatat dalam sistem registrasi yang berlaku. Setelah memenuhi ketentuan, unit karbon dapat diperdagangkan melalui mekanisme yang tersedia dalam ekosistem perdagangan karbon. Dengan demikian, tidak setiap klaim penurunan emisi otomatis menjadi aset yang dapat diperjualbelikan karena terdapat proses pencatatan dan verifikasi yang harus dipenuhi. Kerangka tersebut diperlukan untuk menjaga kredibilitas manfaat lingkungan yang menjadi dasar transaksi karbon.

Panas bumi mempunyai posisi strategis dalam transisi energi karena mampu menyediakan listrik secara relatif stabil dibandingkan sejumlah sumber energi terbarukan yang produksinya lebih dipengaruhi kondisi cuaca. Karakter tersebut membuat pembangkit panas bumi dapat berperan dalam menjaga keandalan pasokan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. Indonesia juga mempunyai potensi sumber daya panas bumi yang besar sehingga pengembangannya menjadi salah satu jalur untuk memperkuat bauran energi bersih nasional. Pengembangan aset karbon dapat memberikan lapisan manfaat tambahan terhadap proyek semacam ini karena pengurangan emisi mempunyai peluang memperoleh nilai ekonomi. Pendapatan atau manfaat ekonomi dari karbon pada akhirnya dapat memperkuat daya tarik investasi apabila mekanisme yang digunakan memiliki kepastian dan kredibilitas. Karena itu, pengembangan PLTP dan pasar karbon dapat menjadi dua instrumen yang saling mendukung dalam agenda transisi energi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi di tengah dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi ketersediaan energi. Indonesia dinilai perlu terus memperkuat kemandirian dan swasembada energi melalui peningkatan pasokan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, panas bumi mempunyai peran penting karena sumber energinya tersedia di dalam negeri dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dalam jangka panjang. Pengembangan proyek energi terbarukan sekaligus dapat membantu menekan emisi dari sektor energi apabila mampu menggantikan produksi listrik yang lebih intensif karbon. Kehadiran mekanisme nilai ekonomi karbon memberikan peluang agar manfaat pengurangan emisi tersebut dapat dihitung secara ekonomi. Kombinasi keamanan energi, pengurangan emisi dan nilai tambah ekonomi menjadi salah satu arah yang ingin diperkuat dalam pembangunan sektor energi nasional.

Pengembangan aset karbon juga dapat memperluas cara perusahaan melihat nilai sebuah pembangkit energi terbarukan. Selama ini manfaat utama pembangkit terutama dihitung berdasarkan kapasitas dan listrik yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan sistem ketenagalistrikan. Dengan berkembangnya pasar karbon, kemampuan sebuah proyek dalam mengurangi emisi dapat menjadi komponen nilai tambahan sepanjang memenuhi metodologi dan persyaratan yang ditentukan. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan model bisnis yang lebih beragam bagi proyek energi terbarukan. Namun, integritas penghitungan emisi tetap menjadi faktor penting agar nilai karbon benar-benar merepresentasikan manfaat lingkungan yang dihasilkan. Sistem pengukuran, pelaporan, verifikasi dan registrasi menjadi fondasi agar aset karbon dapat diterima oleh pelaku pasar. Penguatan mekanisme tersebut juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekosistem perdagangan karbon Indonesia.

Bagi PLN Indonesia Power, inisiatif di Gunung Salak menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam mengoptimalkan portofolio pembangkit energi baru terbarukan. Perusahaan melihat inovasi tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kemampuan produksi pembangkit, tetapi juga untuk menemukan skema yang dapat menghasilkan manfaat tambahan dari sisi lingkungan. Pengembangan aset karbon menjadi salah satu instrumen yang dapat menghubungkan upaya penurunan emisi dengan insentif ekonomi. Jika dikelola secara berkelanjutan, pendekatan tersebut berpotensi membantu menciptakan ruang pembiayaan maupun investasi tambahan untuk pengembangan energi bersih. PLTP Gunung Salak menjadi relevan karena telah memiliki pengalaman panjang dalam program pengurangan emisi dan kredit karbon. Kelanjutan kerja sama melalui perubahan ERPA memperlihatkan upaya untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan nilai tersebut dalam kerangka transisi energi yang terus berkembang.

Monetisasi pengurangan emisi PLTP Gunung Salak pada akhirnya menunjukkan bahwa pengembangan panas bumi dapat menghasilkan manfaat yang melampaui produksi listrik. Selain membantu menyediakan energi terbarukan yang andal, peningkatan kapasitas pembangkit dapat menciptakan pengurangan emisi yang berpotensi dikonversi menjadi aset karbon bernilai ekonomi. Potensi tersebut diharapkan memberikan insentif tambahan bagi keberlanjutan investasi dan pengembangan sektor panas bumi di Indonesia. Namun, realisasi nilai ekonominya tetap bergantung pada proses pengukuran, verifikasi, registrasi serta mekanisme perdagangan karbon yang berlaku. PLN Indonesia Power akan melanjutkan pengembangan berbagai skema untuk mengoptimalkan manfaat lingkungan dari aset energi terbarukannya. Melalui pendekatan tersebut, transisi energi diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk penurunan emisi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang dapat mendukung pengembangan energi bersih secara berkelanjutan.