Jakarta, 22 November 2026 – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan mutasi terhadap tiga perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiga perwira tersebut masing-masing berinisial AS, EHS, dan SU yang kini ditempatkan sebagai perwira tinggi pada Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu (22/11/2026). Mutasi tersebut menjadi perhatian karena melibatkan pejabat kepolisian berpangkat inspektur jenderal yang sebelumnya menduduki sejumlah posisi penting. Ketiganya merupakan bagian dari 107 personel Polri yang mengalami pergeseran jabatan melalui surat telegram tersebut. Perubahan penugasan ini berlangsung ketika proses hukum terkait dugaan penyadapan ilegal masih menjadi perhatian publik.
Tiga perwira tinggi yang dimutasi tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Ahrie Sonta sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri sebelum dipindahkan menjadi perwira tinggi Yanma Polri. Jabatan yang ditinggalkannya kemudian dipercayakan kepada Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono yang sebelumnya bertugas di lingkungan Divisi Hukum Polri. Sementara itu, Eko Hadi Santoso sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I pada Sespim Lemdiklat Polri. Adapun Slamet Uliandi tercatat sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri yang menjalankan penugasan di luar struktur organisasi. Ketiganya kini mengalami perubahan penempatan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Pemindahan tersebut merupakan keputusan administratif organisasi yang terpisah dari proses penegakan hukum pidana.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika yang lazim terjadi dalam organisasi kepolisian. Menurutnya, proses penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kemampuan, kompetensi, serta integritas masing-masing anggota. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan organisasi. Isir menyampaikan bahwa perubahan penugasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian. Ia berharap para pejabat yang memperoleh penugasan baru tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut. Polri menekankan bahwa pengelolaan sumber daya manusia harus terus dilakukan untuk mendukung kinerja kelembagaan.
Kasus dugaan penyadapan yang melibatkan ketiga perwira tinggi tersebut sebelumnya telah memasuki tahapan pemeriksaan etik dan proses hukum pidana. Ahrie Sonta Nasution diketahui telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri yang menghasilkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Namun, yang bersangkutan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut sehingga masih terdapat proses lanjutan sesuai mekanisme internal kepolisian. Eko Hadi Santoso juga telah menjalani sidang etik dan mendapatkan sanksi PTDH setelah majelis memeriksa sejumlah saksi serta bukti yang berkaitan dengan perkara. Eko turut menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses etik terhadap anggota kepolisian memiliki mekanisme tersendiri dan tidak menggantikan pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh penyidik. Oleh karena itu, perkembangan penanganan perkara masih bergantung pada hasil pemeriksaan serta keputusan yang diambil melalui prosedur hukum yang berlaku.
Perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses terhadap perangkat teknologi yang digunakan dalam lingkungan kepolisian. Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri penggunaan perangkat, pihak yang terlibat, serta dugaan tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam perkembangan kasus, aparat penegak hukum juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk memperoleh keterangan tambahan. Penyidik berupaya mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa dan hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat. Dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena menyangkut perlindungan komunikasi dan keamanan informasi pejabat negara. Meski demikian, status tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah karena pembuktian pidana tetap harus dilakukan melalui proses peradilan. Prinsip praduga tidak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang sedang menjalani pemeriksaan hukum.
Pemindahan ketiga perwira tinggi ke Yanma Polri juga menjadi bagian dari penataan organisasi setelah munculnya perkara yang melibatkan pejabat internal kepolisian. Penempatan pada satuan tersebut tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab hukum maupun menghentikan pemeriksaan terhadap anggota yang bersangkutan. Keputusan mengenai status keanggotaan, sanksi administratif, dan pertanggungjawaban pidana tetap mengikuti mekanisme yang berbeda sesuai ketentuan masing-masing. Dalam konteks kelembagaan, rotasi jabatan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pada posisi yang ditinggalkan tetap berjalan. Pengisian jabatan baru juga memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kepemimpinan dan pengawasan internal. Polri diharapkan dapat menjalankan proses tersebut secara transparan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta hak setiap anggota yang sedang diperiksa. Penanganan perkara yang melibatkan pejabat tinggi menjadi salah satu perhatian dalam upaya menjaga akuntabilitas institusi kepolisian.
Ke depan, perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden masih akan bergantung pada kelanjutan penyidikan dan proses pemeriksaan yang dilakukan aparat berwenang. Selain penanganan pidana, mekanisme banding terhadap putusan etik juga menjadi tahapan yang perlu diselesaikan sesuai aturan internal Polri. Kepolisian memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum tanpa mengabaikan hak pihak yang diperiksa. Sementara itu, mutasi yang telah diumumkan melalui telegram Kapolri menjadi langkah administratif untuk menata kembali penugasan personel dalam organisasi. Masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara melalui keterangan resmi dari lembaga terkait. Polri juga menghadapi kebutuhan untuk memperkuat pengawasan penggunaan teknologi dan akses terhadap informasi yang bersifat sensitif. Dengan pemindahan tiga perwira tinggi tersebut, perhatian berikutnya tertuju pada penyelesaian proses hukum serta langkah pembenahan internal untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.




