Surabaya, 11 November 2026 – Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan seorang warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial FD (57) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 19 pekerja di sebuah restoran di Kabupaten Sidoarjo. Dari keseluruhan korban yang teridentifikasi, satu orang diketahui masih berusia anak. Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (11/11/2026). Tersangka diketahui merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor. Polisi menduga terdapat praktik eksploitasi ekonomi terhadap para pekerja yang direkrut untuk menjalankan kegiatan usaha restoran tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan korban dan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, menjelaskan bahwa dugaan eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka merekrut pekerja melalui media sosial dengan menawarkan kesempatan bekerja di restoran miliknya. Para calon pekerja kemudian diminta menyetujui perjanjian kerja yang mengatur sejumlah kewajiban selama masa pekerjaan. Namun, setelah mulai bekerja, para korban diduga menerima tugas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bahkan, ketika restoran tersebut belum beroperasi secara resmi, mereka tetap diminta melakukan pekerjaan dengan beban yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan. Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan penting penyidik dalam mengungkap dugaan eksploitasi tenaga kerja.

Dalam pemeriksaan, polisi menemukan bahwa para pekerja menerima upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan. Besaran penghasilan tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Selain persoalan upah, penyidik juga menemukan adanya ketentuan denda dalam perjanjian kerja yang diduga digunakan untuk membatasi kebebasan pekerja mengundurkan diri. Para korban disebut menghadapi ancaman denda antara Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila berhenti sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan. Ketentuan tersebut diduga membuat pekerja kesulitan meninggalkan pekerjaan meskipun merasa dirugikan. Polisi menilai rangkaian tindakan tersebut perlu diperiksa sebagai bagian dari dugaan perdagangan orang melalui eksploitasi ekonomi.

Penyidikan perkara ini juga berkembang setelah aparat menerima informasi mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Polisi mendalami dugaan bahwa kedua korban mengalami tindakan pemaksaan setelah terjadi persoalan antara mereka dan tersangka. Penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut dilakukan secara khusus oleh aparat kepolisian dengan mempertimbangkan keselamatan serta kondisi psikologis korban. Penyidik juga menelusuri dugaan penggunaan perangkat telepon genggam untuk mendokumentasikan tindakan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam proses pengumpulan bukti, petugas mengamankan sejumlah barang, termasuk telepon seluler, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen perjanjian kerja. Kepolisian menegaskan bahwa pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas para korban agar mereka tidak mengalami tekanan tambahan.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menindak praktik perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses pidana terhadap tersangka, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan yang diperlukan. Polda Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan layanan pendampingan. Bantuan tersebut mencakup kemungkinan penyediaan rumah aman dan dukungan pemulihan psikologis sesuai kondisi masing-masing korban. Perhatian khusus juga diberikan karena salah satu korban masih tergolong anak. Kepolisian menilai perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara perdagangan orang yang berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan.

Atas dugaan perbuatannya, FD dijerat dengan ketentuan pidana mengenai perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan. Penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan mengenai perdagangan orang tersebut mengatur ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Polisi juga memeriksa kemungkinan pelanggaran terhadap aturan perlindungan anak dan ketenagakerjaan berdasarkan temuan selama penyidikan. Tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Timur untuk kepentingan proses hukum. Meski telah berstatus tersangka, penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan setelah melalui proses pembuktian.

Selain menangani dugaan TPPO, kepolisian berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda untuk menindaklanjuti persoalan status keimigrasian tersangka. Sebelumnya, petugas imigrasi juga menemukan sejumlah indikasi pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan dokumen izin tinggal dan kegiatan usaha WNA tersebut. Pemeriksaan terhadap persoalan keimigrasian dilakukan sesuai kewenangan instansi terkait dan menjadi bagian terpisah dari proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan perekrutan tenaga kerja, terutama melalui media sosial yang semakin banyak digunakan masyarakat untuk mencari pekerjaan. Kepolisian mengingatkan pencari kerja agar memeriksa legalitas perusahaan, memahami isi kontrak, dan mewaspadai ketentuan yang berpotensi merugikan. Penanganan perkara diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan seluruh korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan.