Jakarta, 2 November 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengatur ulang penempatan armada Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Langkah tersebut dilakukan setelah beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan mulai mengalami peningkatan curah hujan sehingga kebutuhan intervensi cuaca mengalami perubahan. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan menjadi perhatian dalam penyesuaian operasi tersebut. Kebijakan ini dibahas dalam Rapat Evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca yang berlangsung di Posko Terpadu Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (2/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), unsur TNI dan Polri, kementerian terkait, serta pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pesawat dan peralatan pendukung ditempatkan di lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan kebakaran. BNPB berharap penyesuaian tersebut dapat meningkatkan efektivitas operasi sekaligus mempercepat pengendalian titik api di wilayah yang masih menghadapi kondisi kering. BNPB+1

Kristomei menjelaskan bahwa perubahan kondisi cuaca menjadi alasan utama perlunya penataan kembali armada OMC yang selama ini beroperasi di berbagai provinsi. Sejumlah wilayah seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat dilaporkan mulai mendapatkan hujan setelah sebelumnya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi BNPB untuk mengalihkan sebagian sumber daya menuju daerah yang masih membutuhkan dukungan penanganan dari udara. Meski demikian, pemindahan armada tetap harus mempertimbangkan hasil evaluasi mengenai intensitas hujan, keberadaan titik panas, dan perkembangan kebakaran di lapangan. BNPB tidak ingin pengurangan dukungan operasi dilakukan terlalu cepat apabila masih terdapat potensi kebakaran yang belum sepenuhnya terkendali. Kristomei meminta seluruh pihak terkait mengidentifikasi wilayah yang sudah tidak membutuhkan intervensi intensif dan daerah yang perlu mendapatkan tambahan dukungan. Ia juga membuka kemungkinan penambahan aset apabila kondisi kebakaran di wilayah prioritas membutuhkan kapasitas operasi yang lebih besar. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan armada diharapkan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kesiapsiagaan menghadapi perubahan situasi kebencanaan. suara.com

Perhatian terhadap wilayah Indonesia timur muncul seiring perubahan pola kejadian karhutla yang sebelumnya banyak terkonsentrasi di sejumlah provinsi Sumatera dan Kalimantan. BNPB mencatat bahwa penanganan kebakaran kini membutuhkan perhatian lebih besar di beberapa daerah Sulawesi, Maluku, hingga Papua Selatan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak terbatas pada kawasan yang selama ini dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi. Faktor cuaca, kondisi vegetasi, aktivitas manusia, dan karakteristik lahan dapat memengaruhi tingkat risiko kebakaran di masing-masing daerah. Pemerintah perlu menyesuaikan strategi penanganan berdasarkan kondisi aktual agar upaya pemadaman dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas. Selain pengerahan armada udara, koordinasi dengan petugas pemadam darat tetap menjadi bagian penting dalam mengendalikan titik api yang ditemukan. Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk memastikan bahwa area yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar akibat bara yang masih tersimpan di bawah permukaan. Karena itu, BNPB menempatkan pemantauan berkelanjutan sebagai salah satu unsur penting dalam pengendalian karhutla di wilayah prioritas. MerahPutih+1

Operasi Modifikasi Cuaca merupakan salah satu metode yang digunakan pemerintah untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemanfaatan kondisi atmosfer. Pelaksanaannya dilakukan dengan penyemaian bahan tertentu pada awan yang memenuhi persyaratan meteorologis untuk mendorong terjadinya hujan di wilayah sasaran. Hujan yang turun dapat membantu meningkatkan kelembapan permukaan tanah, membasahi vegetasi kering, dan mendukung proses pemadaman di kawasan terdampak. Namun, keberhasilan operasi sangat bergantung pada ketersediaan awan potensial, arah angin, kelembapan udara, serta kondisi cuaca lainnya. Oleh karena itu, koordinasi antara BNPB dan BMKG diperlukan untuk menentukan waktu serta lokasi penyemaian yang paling sesuai. Teknologi tersebut juga tidak dapat menggantikan sepenuhnya pemadaman langsung yang dilakukan oleh petugas di darat maupun melalui pengeboman air menggunakan helikopter. Penanganan kebakaran tetap membutuhkan kombinasi berbagai metode agar api yang terlihat di permukaan dan potensi kebakaran berulang dapat dikendalikan. BNPB berupaya memastikan seluruh sumber daya tersebut digunakan secara terpadu sesuai tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. BNPB+1

Selain memusatkan perhatian pada kebakaran hutan dan lahan, BNPB mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah yang berpotensi meningkat pada akhir 2026. Pergeseran musim kemarau menuju musim hujan membawa tantangan baru berupa kemungkinan banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem di berbagai daerah. Kepala BNPB mengingatkan bahwa sejumlah wilayah telah mengalami kejadian banjir sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan lebih awal. Sebagai langkah antisipasi, BNPB menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 pada 30 Oktober 2026. Surat tersebut telah disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia sebagai pedoman untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, sistem koordinasi, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Upaya tersebut juga mencakup peningkatan pemantauan wilayah rawan dan penyampaian informasi peringatan dini kepada masyarakat. BNPB menilai bahwa penanganan karhutla dan kesiapsiagaan musim hujan perlu berjalan secara bersamaan agar perubahan ancaman tidak menimbulkan keterlambatan respons. BNPB+1

Koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan strategi penanganan bencana yang melibatkan berbagai wilayah dengan karakteristik geografis berbeda. Dalam rapat evaluasi di Jakarta, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani turut hadir bersama perwakilan TNI, Polri, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui pertemuan yang diselenggarakan secara hibrida. Keterlibatan BMKG diperlukan untuk menyediakan informasi meteorologi yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan operasi modifikasi cuaca. Sementara itu, dukungan unsur TNI dan Polri membantu memperkuat mobilisasi personel, logistik, serta pelaksanaan kegiatan lapangan sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyampaikan perkembangan kondisi wilayah, termasuk laporan titik api, kebutuhan pemadaman, dan kesiapan masyarakat menghadapi risiko kebakaran. Informasi tersebut perlu diperbarui secara berkala agar keputusan mengenai pengerahan pesawat dan peralatan tidak hanya bergantung pada kondisi cuaca sesaat. Penyesuaian operasi juga membutuhkan perencanaan yang memperhitungkan jarak antardaerah, ketersediaan fasilitas penerbangan, serta kebutuhan logistik selama penugasan. Dengan koordinasi yang baik, BNPB diharapkan dapat mengurangi waktu respons sekaligus meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya penanggulangan bencana. News+ on RCTI++1

Reposisi armada Operasi Modifikasi Cuaca menandai perubahan strategi BNPB dalam menghadapi dinamika ancaman kebakaran hutan dan lahan menjelang musim hujan. Wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan menjadi perhatian karena masih membutuhkan dukungan penanganan ketika sejumlah daerah lain mulai mendapatkan hujan. Kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya yang fleksibel agar pesawat dan peralatan dapat diarahkan sesuai perkembangan kondisi lapangan. Namun, keberhasilan penanganan karhutla tetap memerlukan dukungan pemadaman darat, pemantauan titik panas, serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Pada saat yang sama, potensi banjir dan tanah longsor akibat meningkatnya curah hujan harus diantisipasi melalui kesiapan personel, infrastruktur, dan sistem peringatan dini. BNPB menegaskan bahwa perubahan musim tidak boleh membuat perhatian terhadap risiko kebakaran berkurang sebelum kondisi benar-benar terkendali. Evaluasi berkala akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan operasi berikutnya sekaligus menyesuaikan prioritas penanggulangan bencana di berbagai provinsi. Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengendalian kebakaran yang masih berlangsung dan persiapan menghadapi ancaman hidrometeorologi pada musim hujan 2026–2027. BNPB+1