Jakarta, 15 September 2026 – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam APBN untuk mengantisipasi berbagai dampak yang berpotensi muncul akibat fenomena El Nino. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi risiko perubahan cuaca yang dapat memengaruhi produksi pangan, ketersediaan air, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Anggaran disiapkan agar pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi apabila kondisi berkembang dan membutuhkan penanganan tambahan. Pemerintah juga terus memperhatikan perkembangan cuaca sebagai dasar menentukan kebijakan yang diperlukan.

El Nino dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia dan meningkatkan risiko kekeringan apabila berlangsung dalam periode panjang. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian karena ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas tanaman. Pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan penurunan produksi sejumlah komoditas pangan apabila musim kering berlangsung lebih kuat dari kondisi normal. Selain pertanian, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga dapat meningkat ketika vegetasi semakin kering. Karena itu, kesiapan anggaran diperlukan untuk mendukung respons lintas sektor.

Pemerintah dapat menggunakan instrumen APBN untuk menjaga ketahanan pangan ketika terjadi gangguan produksi akibat kondisi cuaca. Dukungan dapat diarahkan pada pengelolaan cadangan pangan, bantuan kepada masyarakat, penguatan irigasi, maupun berbagai langkah stabilisasi sesuai kebutuhan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan karena dampak El Nino dapat berbeda pada setiap wilayah. Daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap pertanian tadah hujan berpotensi menghadapi risiko yang lebih besar. Pemantauan kondisi lapangan menjadi penting agar anggaran dapat digunakan berdasarkan kebutuhan aktual.

Selain sektor pangan, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak terhadap ketersediaan air bersih dan energi. Penurunan debit sumber air dapat memengaruhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, maupun pembangkit listrik berbasis tenaga air. Pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah darurat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air. Infrastruktur penampungan dan distribusi air menjadi bagian penting untuk mengurangi dampak kekeringan. Penggunaan anggaran harus tetap mempertimbangkan prioritas wilayah yang mengalami tekanan paling besar.

Kesiapan fiskal juga diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat apabila gangguan produksi menyebabkan harga pangan mengalami kenaikan. Pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk melakukan stabilisasi harga maupun memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang membutuhkan. Namun, setiap intervensi tetap perlu disesuaikan dengan tingkat dampak agar penggunaan APBN berlangsung efektif. Pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian karena kenaikan harga kebutuhan pokok dapat langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Koordinasi kebijakan fiskal dengan pengelolaan pasokan menjadi bagian penting dalam menghadapi situasi tersebut.

Suahasil menegaskan kesiapan anggaran membuat pemerintah memiliki ruang untuk merespons apabila El Nino menimbulkan dampak lebih besar terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pemerintah akan terus mencermati perkembangan cuaca sekaligus mengevaluasi kebutuhan masing-masing sektor sebelum menentukan penggunaan anggaran. Langkah pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih awal sehingga dampak kekeringan, gangguan pangan, maupun tekanan harga tidak berkembang semakin luas. Pemerintah juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan dapat menjangkau wilayah terdampak secara cepat. Dengan dukungan APBN yang telah disiapkan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama menghadapi risiko El Nino.