Depok, 30 Juli 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menyoroti pembiayaan program Makan Bergizi Gratis setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan anggaran MBG tidak boleh diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan dalam APBN. BEM UI meminta pemerintah tidak mengalihkan beban pembiayaan program tersebut ke anggaran kesehatan maupun perlindungan sosial. Desakan itu muncul karena ketiga sektor tersebut memiliki kebutuhan besar dan menyentuh pelayanan dasar masyarakat. Menurut pandangan mahasiswa, keberlanjutan MBG perlu didukung melalui struktur pembiayaan yang tidak mengurangi kemampuan negara memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemerintah pun diharapkan menata kembali prioritas fiskal secara transparan setelah adanya batasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan.

Putusan MK membuat pemerintah perlu memisahkan pembiayaan MBG dari porsi anggaran pendidikan yang memiliki ketentuan minimal dalam konstitusi. Perubahan tersebut berpotensi mendorong penyesuaian struktur belanja karena program MBG membutuhkan dana besar seiring luasnya cakupan penerima. BEM UI menilai solusi terhadap persoalan tersebut tidak seharusnya dilakukan dengan mengambil ruang dari sektor dasar lainnya. Anggaran kesehatan dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, fasilitas kesehatan, tenaga medis, pencegahan penyakit, serta berbagai program kesehatan publik. Sementara anggaran sosial berperan dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan ekonomi.

MBG sendiri memiliki tujuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima lainnya. Program tersebut dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan sekaligus mendukung kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran. Namun, sifat program yang memiliki dampak lintas sektor membuat klasifikasi pembiayaannya menjadi persoalan penting dalam pengelolaan APBN. Sebuah program dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan kesehatan tanpa harus mengambil porsi anggaran utama kedua sektor tersebut. Pemerintah membutuhkan struktur pendanaan yang mampu menunjukkan secara jelas dari mana biaya program berasal dan bagaimana penggunaannya dipertanggungjawabkan.

Sorotan BEM UI juga berkaitan dengan kekhawatiran mengenai biaya peluang dalam pengelolaan anggaran negara. Ketika sejumlah besar dana diarahkan kepada satu program, pemerintah harus memastikan kebutuhan lain tidak kehilangan dukungan yang diperlukan. Di bidang kesehatan, misalnya, Indonesia masih menghadapi kebutuhan peningkatan fasilitas, pemerataan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit, serta pelayanan di daerah terpencil. Pada sektor perlindungan sosial, anggaran dibutuhkan untuk menjaga kelompok rentan menghadapi tekanan ekonomi maupun kondisi darurat. Penyesuaian anggaran karena itu perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap layanan yang telah berjalan.

Pemerintah memiliki tantangan mencari ruang fiskal untuk mempertahankan MBG sekaligus memenuhi berbagai kewajiban belanja lainnya. Efisiensi anggaran dapat menjadi salah satu pilihan, tetapi pemangkasan perlu dilakukan berdasarkan evaluasi agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga dapat mengevaluasi program yang tumpang tindih, belanja administratif, serta kegiatan yang manfaatnya relatif rendah. Peningkatan penerimaan negara dapat memberikan ruang tambahan dalam jangka menengah apabila dilakukan secara berkelanjutan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi sehingga keterbukaan mengenai prioritas menjadi penting.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga perlu terus dievaluasi agar anggaran yang tersedia menghasilkan manfaat maksimal. Biaya bahan pangan, distribusi, fasilitas produksi, tenaga pelaksana, dan pengawasan harus dikelola secara efisien. Skala program yang besar dapat menciptakan peluang efisiensi, tetapi juga membawa risiko pemborosan apabila pengawasan tidak memadai. Evaluasi terhadap biaya per penerima, kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta dampak terhadap kondisi gizi dapat menjadi dasar perbaikan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada sumber anggaran, tetapi juga efektivitas setiap rupiah yang digunakan.

Desakan mahasiswa juga menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam pembahasan kebijakan fiskal. APBN menggunakan sumber daya negara untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat sehingga perubahan besar pada struktur belanja memiliki dampak luas. Perguruan tinggi, kelompok masyarakat sipil, pakar, serta masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pilihan kebijakan pemerintah. Perbedaan pandangan mengenai prioritas merupakan bagian dari proses demokratis selama dibahas berdasarkan data dan kepentingan publik. Pemerintah kemudian memiliki tanggung jawab menjelaskan alasan di balik keputusan anggaran yang diambil.

Permintaan BEM UI agar MBG tidak menggunakan dana pendidikan, kesehatan, maupun sosial menempatkan persoalan pembiayaan program tersebut pada diskusi yang lebih luas mengenai prioritas APBN. Setelah anggaran pendidikan tidak dapat lagi digunakan sebagai bagian dari pembiayaan MBG, pemerintah perlu menentukan sumber dana yang tetap menjaga keberlanjutan layanan dasar lainnya. Tantangannya adalah mempertahankan tujuan pemenuhan gizi tanpa mengurangi kemampuan negara menyediakan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkualitas. Transparansi, evaluasi program, serta disiplin fiskal akan menjadi faktor penting dalam menentukan keseimbangan tersebut. Struktur pembiayaan yang jelas dapat membantu memastikan MBG berjalan berkelanjutan sekaligus menjaga sektor dasar lainnya tetap memperoleh dukungan yang memadai.