Jakarta, 12 November 2026 – Kepolisian Republik Indonesia resmi menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi, sebagai tahanan rumah dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepastian tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Slamet sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Keputusan penahanan rumah diberlakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan pada 11 November 2026 dan mempertimbangkan hasil penilaian kesehatan dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Kondisi kesehatan menjadi alasan utama mengapa Slamet tidak ditempatkan di rumah tahanan Mako Brimob seperti tiga tersangka lainnya.

Kapolri menjelaskan bahwa Irjen Slamet Uliandi telah menyandang status tersangka sejak 5 November 2026 setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara. Namun, penahanan terhadap mantan pejabat Divisi TIK tersebut tidak langsung dilakukan karena terdapat pertimbangan medis yang memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan pemeriksaan Pusdokkes Polri, Slamet diketahui memiliki kondisi kesehatan yang belum memungkinkan dirinya menjalani penahanan di rumah tahanan. Sebelumnya, penyidik juga mengungkapkan bahwa yang bersangkutan sedang menghadapi gangguan kesehatan setelah mengalami stroke. Dengan mempertimbangkan keadaan tersebut, penyidik akhirnya menetapkan penahanan rumah sebagai bentuk pembatasan kebebasan yang tetap memungkinkan proses hukum berlangsung. Keputusan itu disampaikan secara terbuka kepada anggota Komisi III DPR sebagai bagian dari penjelasan perkembangan penyidikan.

Dalam perkara dugaan penyadapan Presiden, Slamet Uliandi disebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sistem pemantauan komunikasi yang digunakan dalam lingkungan kepolisian. Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan Polri, Slamet pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019. Ia juga disebut memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas penyadapan. Penyidik menduga bahwa pelaksanaan sejumlah aktivitas pemantauan komunikasi memerlukan persetujuan dari Slamet sebelum dapat dijalankan oleh pejabat yang bertugas. Keterlibatan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami untuk mengetahui bagaimana dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lain dapat berlangsung. Meski demikian, seluruh dugaan mengenai peran dan tanggung jawab pidananya masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Kasus ini tidak hanya melibatkan Slamet Uliandi, tetapi juga tiga perwira tinggi kepolisian lainnya yang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ketiganya telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri dengan masa penahanan yang berbeda sesuai ketentuan penyidikan. Kapolri menjelaskan bahwa masa penahanan Listyo Sigit berlangsung hingga 23 November 2026, Eko Hadi hingga 22 November 2026, dan Ahrie Sonta hingga 21 November 2026. Perbedaan tempat penahanan antara Slamet dan tiga tersangka lainnya berkaitan dengan hasil pemeriksaan kesehatan, bukan perubahan status tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pihak menjalani proses hukum sesuai prosedur dan memperoleh hak-hak yang dijamin peraturan perundang-undangan.

Dalam pemaparan kepada DPR, Kapolri turut mengungkap dugaan mekanisme penyadapan ilegal yang berlangsung melalui sejumlah tahapan. Proses tersebut diduga dimulai dari penyampaian perintah, penyiapan nomor telepon sasaran, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil pemantauan, hingga penghapusan data elektronik. Penyidik menduga bahwa sejumlah perintah penyadapan disampaikan secara lisan maupun melalui komunikasi digital tanpa dilengkapi dokumen resmi yang diperlukan dalam prosedur penegakan hukum. Nomor telepon yang menjadi sasaran kemudian diduga dimasukkan ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui proses verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana. Hasil penyadapan selanjutnya disebut disampaikan secara berjenjang kepada pihak tertentu dalam struktur yang sedang diselidiki. Rangkaian dugaan tindakan tersebut menjadi fokus pemeriksaan karena berkaitan dengan penggunaan fasilitas penyadapan dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Salah satu bagian penting dalam penyidikan adalah dugaan penghapusan rekaman hasil penyadapan pada Oktober 2026. Menurut penjelasan kepolisian, Irjen Ahrie Sonta Nasution diduga meminta persetujuan kepada Slamet Uliandi untuk menghapus sejumlah data yang tersimpan dalam sistem pemantauan. Penyidik menyebut Slamet memberikan persetujuan terhadap tindakan tersebut sebelum penghapusan dilakukan oleh petugas teknis terkait. Dugaan penghilangan data menjadi perhatian karena rekaman komunikasi dapat memiliki nilai penting dalam proses pembuktian suatu perkara. Aparat penyidik perlu menelusuri alasan penghapusan, pihak yang memberikan instruksi, serta hubungan tindakan tersebut dengan dugaan penyadapan ilegal yang sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap bukti elektronik dan keterangan para pihak menjadi bagian penting untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perkara penyadapan Presiden Prabowo juga memunculkan perhatian mengenai mekanisme pengawasan penggunaan teknologi pemantauan komunikasi oleh aparat penegak hukum. Penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan perlindungan privasi dan kerahasiaan komunikasi sehingga pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Penggunaan perangkat penyadapan tanpa prosedur yang sah berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak individu sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam kasus ini, penyidik mendalami dugaan pemantauan yang tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, anggota lembaga legislatif, aktivis, dan pihak lainnya. Namun, masuknya seseorang dalam daftar sasaran penyadapan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan pelanggaran hukum. Penyelidikan tetap diperlukan untuk memastikan ruang lingkup tindakan, tujuan pemantauan, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Dari sisi hukum, penetapan tahanan rumah terhadap Slamet Uliandi merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam menentukan bentuk penahanan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penahanan rumah tetap memiliki konsekuensi hukum karena tersangka berada dalam pengawasan dan tidak memiliki kebebasan bergerak sebagaimana seseorang yang tidak menjalani penahanan. Pertimbangan medis dapat menjadi faktor dalam menentukan tempat penahanan, terutama apabila kondisi kesehatan tersangka membutuhkan pemantauan atau perawatan tertentu. Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kebutuhan penyidikan serta memastikan tersangka dapat memenuhi panggilan pemeriksaan apabila diperlukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan penahanan juga penting agar keputusan yang didasarkan pada alasan kesehatan tidak menghambat proses penegakan hukum. Prinsip perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak tersangka harus tetap dijalankan tanpa mengurangi upaya pengungkapan perkara.

Perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa penyidikan masih berlangsung dengan fokus pada keterlibatan para tersangka dan mekanisme penggunaan sistem pemantauan komunikasi. Penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tahanan rumah pada 11 November 2026 menjadi langkah terbaru setelah kepolisian mempertimbangkan kondisi kesehatannya berdasarkan pemeriksaan medis. Sementara itu, tiga tersangka lainnya tetap menjalani penahanan di Mako Brimob sesuai keputusan penyidik. Komisi III DPR turut memberikan perhatian terhadap penanganan perkara karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan teknologi yang memiliki dampak terhadap keamanan informasi negara. Ke depan, proses penyidikan diharapkan mampu menjelaskan secara menyeluruh hubungan antara perintah penyadapan, pelaksanaan pemantauan, dan dugaan penghapusan bukti elektronik. Kepastian mengenai tanggung jawab pidana masing-masing tersangka pada akhirnya akan ditentukan melalui mekanisme peradilan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.